TINJAUAN TEORI PSIKOLOGI DALAM KEGIATAN PENYULUHAN PERIKANAN

Selengkapnya...
TINJAUAN TEORI PSIKOLOGI DALAM KEGIATAN PENYULUHAN PERIKANAN

KONDISI MASYARAKAT PESISIR DAN TANTANGAN BAGI PENYULUH PERIKANAN

Selengkapnya...
KONDISI MASYARAKAT PESISIR DAN TANTANGAN BAGI PENYULUH PERIKANAN

PENDEKATAN KEAGAMAAN DALAM PENYULUHAN PERIKANAN

Selengkapnya...
PENDEKATAN KEAGAMAAN DALAM PENYULUHAN PERIKANAN

INVENTARISASI P3D PENYULUH PERIKANAN

Selengkapnya...
INVENTARISASI P3D PENYULUH PERIKANAN

KAPUSLUHDAYA KP JELASKAN KEBIJAKAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KP DALAM SINRONISASI PROGRAM PSDMPKP

Selengkapnya...
KAPUSLUHDAYA KP JELASKAN KEBIJAKAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KP DALAM SINRONISASI PROGRAM PSDMPKP

MENILAI KEBERLANJUTAN PERIKANAN TANGKAP BERDASARARKAN KODE ETIK PERIKANAN YANG BERTANGGUNG

Selengkapnya...
MENILAI KEBERLANJUTAN PERIKANAN TANGKAP BERDASARARKAN KODE ETIK PERIKANAN YANG BERTANGGUNG

PEDOMAN KERJA PENYULUH PERIKANAN BANTU TAHUN 2016 (Unduh disini)

Selengkapnya...
PEDOMAN KERJA PENYULUH PERIKANAN BANTU TAHUN 2016 (Unduh disini)

MEMAJUKAN SEKTOR PERIKANAN MELALUI KOPERASI PERIKANAN

Selengkapnya...
MEMAJUKAN SEKTOR PERIKANAN  MELALUI KOPERASI PERIKANAN
MULAI JUMAT, 8 JANUARI 2016 APLIKASI SIMLUHKP METAMORFOSIS MENADI SIMLUHDAYA KP. POINTER PENTING APLIKASI INI BERUPA PENGUATAN DATA GEOSPATIAL, AKOMODIR DATA PERORANGAN DAN GAPOKAN SELAIN KELOMPOK, FOKUS PADA LEMBAGA, PENERIMA MANFAAT DAN SARPRAS PENYULUHAN SERTA AKOMODIR DATA TERKAIT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KP. MOHON BAGI ADMIN BISA MEMPELAJARI SECARA MANDIRI. JIKA ADA KENDALA BISA HUBUNGI ADMIN PUSAT. TERIMA KASIH   |   KAPUSLUHDAYA KP INSTRUKSIKAN PENYULUH PERIKANAN SE-INDONESIA UNTUK GENCARKAN SOSIALISASI PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp.) DAN RAJUNGAN (Portunius pelagicus spp)   |   MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"   |   HENTIKAN TINDAKAN DAN PERILAKU KORUPSI SEKARANG JUGA, KORUPSI MERUGIKAN KITA SEMUA   |   AYO PENYULUH PERIKANAN INDONESIA FOLLOW AKUN TWITTER @HumasBPSDMKP dan @PusluhBPSDMKP UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA KELAUTAN & PERIKANAN TERKINI DAN KABARKAN KEGIATAN PENYULUHAN DI LAPANGAN SECARA PERIODIK   |   AYO PENYULUH PERIKANAN DI INDONESIA... BERANTAS ILLEGAL FISHING, PELAJARI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN SOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA MASING-MASIING   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIUNDUH di DI MENU WARTA ATAU LEGISLASI   |   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus SPP), KEPITING (Scylla SPP.) DAN RAJUNGAN (Portunius Pelagicus SPP) DAPAT DIUNDUH DI WARTA ATAU LEGILASI   |   UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT DIUNDUH   |   MARI PENYULUH PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KITA TINGKATKAN SOSIALISASI MENCEGAH IUU FISHING KEPADA PELAKU UTAMA/NELAYAN DI WILAYAH KERJA MASING-MASING

Layanan Penyuluhan & Pemberdayaan Masyarakat KP

SIMLUHDAYA KP

Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan dan Pemberdayaan Masayarakat Kelautan dan Perikanan, menampung seluruh data penyuluh Perikanan.

Cyber Extension

Aplikasi Cyber Extension, yang menampung semua materi penyuluhan ke dalam aplikasi berbasis website.

CHAT-Room

Aplikasi chatting yang memfasilitasi komunikasi antar penyuluh, antara penyuluh dengan Pusat Penyuluhan, dan Koordinator.

Twitter

Follow Twitter Pusluhdaya KKP, melalui tautan ini, untuk mendapatkan informasi aktual seputar penyuluhan dan pemberdayaan KKP.

INVENTARISASI P3D PENYULUH PERIKANAN

5 Februari 2016 11:13

JAKARTA (05/2/2016) www.pusluh.kkp.go.id Sebagai tindaklanjut implementasi UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya perihal Sub Urusan Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional, maka Tim Percepatan Pengalihan Personil, Pen…

Selengkapnya »

TINJAUAN TEORI PSIKOLOGI DALAM KEGIATAN PENYULUHAN PERIKANAN

9 Februari 2016 09:24

JAKARTA (09/2/2016) www.pusluh.kkp.go.id Penyuluhan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 didefinisikan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasi dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan …

Selengkapnya »

Insani Fitria

9 Februari 2016 17:10

Assalamualaikum bapak/ibu yang mau saya tanyakan, untuk surat rekomendasi ppb, apakah berasal dari dinas perikanan daerah asal, atau dinas perikanan lokasi yang dilamar, ataukah dinas perikanan daerah mana saja boleh ? Terimakasih.

rizky aditya

9 Februari 2016 12:54

slamat siang pak, saya mau bertanya, saya pendaftar PPB tahap pertama namun saya belum lolos sebagai PPB tahap pertama, apakah rekomendasi PPB tahap pertama bisa saya pakai kembali untuk mendaftar pada tahap kedua? ataukah saya mengurus kembali surat rekomensainya pak. …

Rahmat Rizki, S.S.T.Pi

9 Februari 2016 10:42

Aslkm. Sy mw nanya admin, status sy skr msh cpns dan blm mndapat sk fungsional, apakah sy boleh mendaftar P3D juga? Mohon informasinya. Terimakasih

Selengkapnya »

Twitter @pusluhdayakp

Galeri Video